KEAGAMAAN INDONESIA
Kementerian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Suryadharma Ali.
Sejarah
Masa Penjajahan Belanda
Pada masa penjajahan Belanda, beberapa masalah yang berhubungan dengan urusan keagamaan terpencar-pencar ke beberapa kantor. Masalah haji, perkawinan, dan pendidikan agama berada di bawah naungan Departement van Binnenlands Bestuur (dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Pemerintahan Umum atau Directeur van Binnenlandsch Bestuur, dan kantor untuk urusan bumiputera (Het Kantoor voor Inlandsche Zaken). Adapun hal-hal yang berhubungan dengan hukum agama ditangani oleh peradilan agama (raad agama) dan peradilan umum (raad van justitie).
Masa Pendudukan Jepang
Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang Departement van Binnenland Bestuur diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 naimubu?) yang serupa di pemerintah daerah setingkat prefektur di Jepang.Naimubu berada di bawah naungan militer Jepang yang dipimpin oleh seorang Panglima Tentara Keenambelas, dalam hal ini oleh Kepala Pemerintahan Militer (軍政監 gunseikan?) (jabatan fungsional kepala staf) yang terdiri atas beberapa penasihat (参与 sanyo?).
Fungsi
Memberi bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama.
Menanamkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
Membina kualitas pendidikan umat beragama.
Membina kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
Membina kerukunan umat beragama.
Menanamkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
Kementerian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Suryadharma Ali.
Sejarah
Masa Penjajahan Belanda
Pada masa penjajahan Belanda, beberapa masalah yang berhubungan dengan urusan keagamaan terpencar-pencar ke beberapa kantor. Masalah haji, perkawinan, dan pendidikan agama berada di bawah naungan Departement van Binnenlands Bestuur (dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Pemerintahan Umum atau Directeur van Binnenlandsch Bestuur, dan kantor untuk urusan bumiputera (Het Kantoor voor Inlandsche Zaken). Adapun hal-hal yang berhubungan dengan hukum agama ditangani oleh peradilan agama (raad agama) dan peradilan umum (raad van justitie).
Masa Pendudukan Jepang
Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang Departement van Binnenland Bestuur diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 naimubu?) yang serupa di pemerintah daerah setingkat prefektur di Jepang.Naimubu berada di bawah naungan militer Jepang yang dipimpin oleh seorang Panglima Tentara Keenambelas, dalam hal ini oleh Kepala Pemerintahan Militer (軍政監 gunseikan?) (jabatan fungsional kepala staf) yang terdiri atas beberapa penasihat (参与 sanyo?).
Fungsi
Memberi bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama.
Menanamkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
Membina kualitas pendidikan umat beragama.
Membina kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
Membina kerukunan umat beragama.
Menanamkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar