PAJAK INDONESIA | INDONESIA LAMA

Kamis, 03 Januari 2013

PAJAK INDONESIA

PAJAK INDONESIA

PEMBERLAKUAN BERAT PAJAK ADALAH KEBIJAKAN BODOH OLEH PEMERINTAH, BANGGA DENGAN MENGANDALKAN IURAN RAKYAT DARI PADA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT, LEBIH SUKA MENAMBAH TUKANG BECAK UNTUK MEMBAYAR HUTANG YANG DI BUAT ATAS KETIDAK BECUSAN BENGOLAH KEPUTUSAN DENGAN MENGANDALKAN STRATEGI SKTOR LAIN UNTUK MENAMBAH DEVISA DAN ATAU MENYAHUR LUNAS NEGARA.
CONTOH : MEMBUAT LUAR NEGRI UNTUK MENAMBAH PROFIT PROPERTY NEGARA ASING, ATAU MENGANDALKAN PERDANGAN LUAR NEGERI, DST.

ORANG TUA YANG HEBAT ADALAH MEMIKIRKAN DAN MEMBUAT SEJAHTERA ANAK KETIMBANG MEMPERBERAT  DAN MEMBEBANI ANAK.

  Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
    Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraantor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
    Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
    Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
    Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Jenis Pajak

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:
Pajak Negara

Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

    Pajak Penghasilan

    Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

    Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

    Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

    Bea Materai

    UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

    Bea Masuk

    UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

    Cukai

    UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Pajak Daerah

Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

    Pajak Provinsi terdiri dari:

    Pajak Kendaraan Bermotor;
    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    Pajak Air Permukaan; dan
    Pajak Rokok.

    Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

    Pajak Hotel;
    Pajak Restoran;
    Pajak Hiburan;
    Pajak Reklame;
    Pajak Penerangan Jalan;
    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    Pajak Parkir;
    Pajak Air Tanah;
    Pajak Sarang Burung Walet;
    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar